, Kementan Fokus Infrastruktur, Peningkatan Produksi, dan Ekspor Pangan Di APBN 2018

Bahas Anggaran 2018, Kementan Fokus Infrastruktur, Peningkatan Produksi, dan Ekspor Pangan

Jakarta - Memasuki pertengahan tahun 2017, DPR-RI bersama pemerintah sudah menggodok perencanaan anggaran untuk tahun 2018. DPR bersama pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian melaksanakan Rapat Kerja dengan agenda pembahasan penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi, program, kegiatan tahun 2018 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran serta pembahasan RKA-K/L dalam RUU APBN-P 2017 bertempat di ruang rapat Komisi IV DPR-RI beberapa hari yang lalu (10/07/2017).

Sebagai Ad Interim (Pejabat Sementara) Menteri Pertanian kepada Siti Nurbaya Bakar yang juga menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sendiri tidak dapat menghadiri rapat karena harus bertugas ke luar negeri.

Rapat sendiri dihadiri lebih dari setengah anggota Komisi IV DPR yang terdiri seluruh fraksi atau sepuluh fraksi. Dalam penjelasannya, Menteri Siti menyampaikan tema Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Pertanian tahun 2018 adalah Pengembangan Infrastruktur dan Penguatan Investasi untuk Percepatan Peningkatan Produksi dan Ekspor Pangan. Dalam hal ini, kebijakan operasional yang akan dijalankan ada 10 poin yakni : (1) percepatan produksi dan perbanyakan benih, (2) penyediaan dan perbanyakan indukan sapi, (3) penyediaan pasokan air (embung dan bangunan air lainnya), (4) pengembangan kawasan/kluster, (5) percepatan dan peningkatan produksi dan swasembada, (6) hilirisasi pangan dan pertanian, (7) perbaikan/pergantian varietas unggul bermutu, (8) pengembangan lumbung pangan dan ekspor di wilayah perbatasan, (9) percepatan pengembangan pertanian organik, (10) sinergi program dan kegiatan lintas eselon I dan Kementerian/Lembaga. Selain itu, Menteri Siti juga menyampaikan target-target produksi 12 komoditas strategis dalam rangka pembangunan ketahanan pangan yang terdiri dari padi, jagung, kedelai, tebu/gula, daging sapi/kerbau, cabai, bawang merah, bawang putih, karet, kopi, kakao, kelapa dalam, dan kelapa sawit.

Untuk target makro sendiri yakni : (1) PDB pertanian tumbuh 3,8 persen, (2) penyerapan tenaga kerja pertanian 34,7 juta orang, (3) Nilai Tukar Petani (NTP) sebetar 103,99, (4) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90,5.

Raker kali ini sendiri dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV Edhy Prabowo. Kegiatan-kegiatan prioritas yang diusulkan melalui APBN-P 2017 yakni : (1) pengadaan benih ledelai, (2) produksi/bantuan benih bawang putih, kentang, mangga, jeruk, manggis, salak, durian, pisang, kengkol, pete, dan pengendalian OPT hortikultura, (3) produksi/bantuan benih/bibit lelapa, cengkeh, pala, kopi robusta, kopi arabika, kakao, lada, karet, jambu mete, dan pengendalian OPT perkebunan, (4) pengadaan bibit sapi dan IB sapi, (5) produkai benih hortikultura, benih perkebunan, dan bibit peternakan oleh Badan Litbang Pertanian, (6) pengawalan dan pendampingan pelatihan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Beberapa program sempat menjadi bahan perhatian anggota dewan ketika menyampaikan tanggapannya terhadap rancangan program kerja kementerian pertanian. Hermanto, Anggota dari Fraksi PKS dapil Sumatera Barat I sempat menyoroti program cetak sawah baru, luas tambah tanam. Herman mengeluhkan masih kurang distribusi air untuk areal cetak sawah baru. Menanggapi hal ini, Kementerian Pertanian sebenarnya memiliki program pembangunan embung dan irigasi yang masuk dalam skala prioritas. Telah diketahui Kementerian Pertanian bersama Kementerian Desa dan PDTT bekerjasama membangun 30 ribu embung yang mampu mengairi 4 juta hektar lahan. Menteri Siti pun berpendapat pemerintah bersama-sama membangun irigasi dengan pembagian Kementerian PUPR membangun irigasi primer dan skunder, dan Kementerian Pertanian irigasi tersier dan cacing. "Kekurangan air di luar pulau Jawa sebenarnya terjadi kekeringan karena jenis tanah nya berbeda, di Jawa mampu terbentuk harpen, sehingga air tidak langsung masuk menyerap, mampu menggenang. (kedepannya) akan dibuat Strategi penggiliran air", ungkap Mentri Siti

Hermanto juga sempat mengapresiasi program KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari)."Program ini sangat membantu ekonomi ibu-ibu karena mereka punya waktu yang banyak, sehingga bisa bertanam", ujar Hermanto. Uniknya, ketika ada diskusi mengenai kelapa sawit,Pimpinan rapat Edhy Prabowo sempat mengkritisi kebijakan Uni Eropa terhadap sawit Indonesia. Pada intinya, Edhy sependapat dengan kebijakan Menteri Pertanian bahwa Indonesia tidak boleh didikte Uni Eropa karena justru Uni Eropa yang ketergantungan terhadap produksi sawit Indonesia.